Jakarta, GERBANGMAHAKAM.COM,– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri menandatangani pernyataan bersama pengawasan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/1/20). Tiga instansi negara ini sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) Kuda Laut.

Acara penandatanganan itu dihadiri Menteri ESDM Arifin Tasrif, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, dan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si., mengatakan Satgas Kuda Laut dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang bertugas mengawasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).

“Saya bersama banyak pejabat utama Polri dalam acara ini, juga membentuk Satgas Kuda Laut yang langsung dipimpin Kabareskrim. Anggotanya Wakabaharkam dan Kakorbrimob sebagai bentuk keseriusan Polri mengawal pendistribusian BBM agar tepat sasaran,” ungkap Kapolri di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2019.

Menurut Kapolri, pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pencegahan. Polisi akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan.

“Saya tugaskan Kapolda dan Kapolres untuk benar-benar awasi pendistribusian BBM. Satgas Kuda Laut yang dibentuk di tingkat pusat juga harus optimal mengawal seluruh BBM dapat terdistribusi dengan baik,” tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Disamping itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kerja sama tiga lembaga melalui Satgas Kuda Laut mampu mengawasi lebih ketat penyaluran BBM sehingga tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen melayani penyediaan dan pendistribusian BBM dengan baik. Dia menyebut pengawasan pendistribusian sangat penting, khususnya saat hari-hari besar dan libur nasional.

“Sebagai komoditas vital dan mengusai hajat hidup orang banyak, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas,” ungkap Arifin.

Menteri ESDM mengakui kerja sama ini buntut dari penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar melebihi batas kuota pada 2019.

Kementerian ESDM perlu mengambil langkah taktis dan strategis dengan penguatan dan efektivitas pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan ini diharapkan mampu menekan impor BBM sehingga defisit neraca perdagangan migas dapat diperbaiki.

(ng/bq/hy)

Sumber berita dan foto: Tribrata Polri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *